Indonesia menganut sistem otonomi daerah, yaitu pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian ini diatur undang-undang supaya setiap tingkat pemerintahan tahu tanggung jawabnya dan warga tahu ke mana harus mengadu.
Urusan pemerintah pusat
Beberapa urusan hanya ditangani pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Urusan-urusan ini menyangkut kepentingan seluruh negara sehingga tidak diserahkan ke daerah.
Urusan yang dibagi dengan daerah
- Pendidikan. Pemerintah kabupaten dan kota umumnya mengelola pendidikan dasar dan anak usia dini, sedangkan provinsi mengelola pendidikan menengah.
- Kesehatan. Puskesmas dan layanan dasar berada di tingkat kabupaten atau kota, sementara rumah sakit rujukan tertentu dapat dikelola provinsi.
- Pekerjaan umum. Jalan nasional, provinsi, dan kabupaten dikelola oleh tingkat berbeda.
- Kependudukan dan pencatatan sipil. Dilayani dinas kabupaten atau kota.
Mengapa warga perlu tahu
Keluhan sering salah alamat. Jalan rusak, misalnya, bisa menjadi tanggung jawab pemerintah desa, kabupaten, provinsi, atau pusat tergantung statusnya. Mengetahui pembagian ini mempercepat penyelesaian karena laporan sampai ke instansi yang berwenang.
Bila tidak yakin, mulailah dari pemerintah daerah terdekat, seperti kelurahan atau kecamatan, atau gunakan kanal pengaduan terpadu yang akan meneruskan laporan ke instansi tepat.
Rujukan: informasi umum.