Kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan itu menyebut, bila terjadi kekosongan, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Batas waktunya selambat-lambatnya 60 hari sejak jabatan itu kosong. Artinya, Presiden harus mengajukan dua nama, lalu MPR memutuskan dalam sidang paripurna.
Ketua MPR Ahmad Muzani, seperti dilaporkan sejumlah media, menyatakan lembaganya akan memproses pengisian jabatan tersebut dan menggelar rapat gabungan pimpinan pada Jumat (13/11/2026).
Ditulis ulang dari fakta yang dilaporkan: teks Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan pernyataan Ketua MPR yang dilaporkan media.