Keputusan pemerintah menyangkut anggaran, layanan, dan aturan yang dirasakan langsung oleh warga. Karena itu, informasinya perlu dapat diakses. Keterbukaan bukan hanya soal hak warga, tetapi juga alat agar pemerintah bekerja lebih hati-hati dan bertanggung jawab.
Dasar hukumnya
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap orang memperoleh informasi dari badan publik. Badan publik wajib menyediakan informasi secara berkala, informasi serta merta, dan informasi yang tersedia setiap saat, serta menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
Manfaat keterbukaan
- Mendorong akuntabilitas karena publik dapat memeriksa penggunaan anggaran.
- Mengurangi peluang penyimpangan.
- Meningkatkan kepercayaan warga pada pemerintah.
- Membantu warga membuat keputusan, misalnya memilih layanan atau memahami kebijakan.
Batas keterbukaan
Tidak semua informasi dibuka. Undang-undang mengatur informasi yang dikecualikan, misalnya yang dapat membahayakan pertahanan negara, menghambat proses penegakan hukum, atau mengungkap data pribadi. Pengecualian harus berdasarkan pertimbangan tertulis dan dapat diuji.
Cara warga memanfaatkan
Mulailah dengan mencari di situs resmi instansi. Bila tidak tersedia, ajukan permohonan tertulis kepada PPID. Jika ditolak atau tidak ditanggapi, pemohon dapat mengajukan keberatan dan, bila perlu, mengajukan sengketa ke komisi informasi. Gunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab dan hindari menyebarkan data pribadi orang lain.
Rujukan: informasi umum.