Saksi dan korban berperan penting dalam mengungkap tindak pidana. Namun, tidak jarang mereka menghadapi ancaman, intimidasi, atau tekanan ketika memberikan keterangan. Karena itu, hukum menyediakan perlindungan bagi saksi dan korban pada perkara tertentu.
Lembaga yang menangani
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban. Perlindungan biasanya diberikan pada perkara tertentu, misalnya tindak pidana terorisme, perdagangan orang, kekerasan seksual, korupsi, atau perkara lain yang berisiko tinggi.
Bentuk perlindungan
- Perlindungan fisik dan keamanan pribadi, termasuk di tempat tinggal sementara yang aman.
- Perlindungan hukum, agar saksi tidak dituntut atas keterangan yang diberikan dengan itikad baik.
- Pendampingan saat memberikan keterangan.
- Bantuan medis, psikologis, atau psikososial bagi korban.
- Kemungkinan identitas dirahasiakan atau kesaksian diberikan tanpa bertatap muka langsung.
Cara mengajukan
Permohonan dapat diajukan oleh saksi, korban, keluarga, atau kuasa hukum. Pemohon perlu menyampaikan identitas, uraian perkara, dan alasan perlunya perlindungan, lalu lembaga akan menilai permohonan tersebut. Proses penilaian dilakukan secara tertutup.
Bagi warga yang melihat atau mengalami tindak pidana, jangan ragu melapor. Dengan perlindungan yang memadai, kesaksian yang jujur dapat disampaikan tanpa rasa takut.
Rujukan: informasi umum.