Praperadilan adalah mekanisme pengujian oleh pengadilan negeri terhadap tindakan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan. Fungsinya sebagai kontrol agar tindakan seperti penangkapan dan penahanan tidak sewenang-wenang.
Hal yang dapat diuji
- Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi orang yang perkaranya dihentikan atau yang dirugikan.
- Penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, sebagaimana diperluas melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan yang berlaku.
Siapa yang dapat mengajukan
Permohonan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga, kuasa hukum, atau pihak yang berkepentingan. Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri di wilayah tindakan aparat dilakukan.
Proses yang relatif singkat
Sidang praperadilan dilaksanakan dengan hakim tunggal dan berlangsung dalam waktu yang jauh lebih singkat dibanding pemeriksaan pokok perkara. Hakim memeriksa bukti prosedural yang diajukan kedua belah pihak, lalu memutus apakah tindakan aparat sah menurut hukum.
Yang bukan menjadi urusan praperadilan
Praperadilan tidak memeriksa apakah seseorang bersalah atau tidak. Persoalan itu diputus pada persidangan pokok perkara. Kemenangan dalam praperadilan juga tidak otomatis membebaskan seseorang dari proses hukum, karena aparat dapat memperbaiki prosedur dan melanjutkan perkara sesuai ketentuan.
Rujukan: informasi umum.