Orang sering menyebut "digugat" atau "dilaporkan" secara bergantian padahal keduanya dua jalur hukum yang berbeda. Memahami perbedaan hukum pidana dan perdata penting agar langkah yang diambil tepat.
Hukum pidana
Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang karena merugikan kepentingan umum, seperti pencurian, penipuan, atau penganiayaan, beserta sanksinya. Prosesnya dimulai dari laporan atau temuan aparat, lalu diselidiki polisi, dituntut jaksa, dan diperiksa di pengadilan. Tujuannya menghukum pelaku, dengan negara bertindak sebagai penuntut.
Hukum perdata
Hukum perdata mengatur hubungan antara orang atau badan hukum, misalnya soal utang piutang, jual beli, sewa, warisan, dan perceraian. Prosesnya dimulai dengan gugatan yang diajukan pihak yang dirugikan ke pengadilan. Tujuannya memulihkan hak, misalnya meminta pembayaran atau pembatalan perjanjian, bukan menghukum penjara.
Perbandingan singkat
- Pihak yang berperkara: pidana melibatkan negara dan terdakwa, perdata melibatkan penggugat dan tergugat.
- Hasil: pidana berupa hukuman, perdata berupa putusan hak dan kewajiban.
- Beban pembuktian: standar pembuktian pidana lebih ketat.
Satu peristiwa, dua sisi
Satu peristiwa dapat memiliki sisi pidana dan perdata. Misalnya, penipuan dapat dilaporkan secara pidana, sementara korban juga dapat menggugat ganti rugi secara perdata. Karena prosedur dan buktinya berbeda, konsultasi dengan ahli hukum atau lembaga bantuan hukum dianjurkan sebelum memutuskan jalur.
Rujukan: informasi umum.